Beritatangerang.com– Pengadaan belanja bahan seragam DPRD Kota Tangerang Tahun 2021 menjadi polemik setelah anggaran naik menjadi Rp 675 juta dibanding tahun sebelumnya yang mencapai Rp 312,5 juta.
Belanja bahan seragam DPRD Kota Tangerang tersebut ramai lantaran nilainya yang terlalu tinggi ditengah pandemi Covid-19. Dalam prosesnya, lelang bahan seragam wakil rakyat itu digelar melalui situs layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) Kota Tangerang.
Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP), Hadi menerangkan, untuk bahan pakaian anggota dewan terdiri dari empat merk yang nantinya digunakan sebagai baju dinas pada tahun 2021.Dan, salah satu merk bahan pakaian anggota dewan itu adalah Louis Vuitton.
Pakaian yang menggunakan merek asal Prancis itu rencananya bakal dijadikan dua setel pakaian dinas harian (PDH) untuk setiap anggota DPRD Kota Tangerang.
“Diantaranya Louis Vuitton, ini untuk yang PDH,” ujar Hadi.
Tiga merk lain, yakni Lanificio Di Calvino untuk pakaian sipil resmi (PSR), Theodoro untuk pakaian sipil harian (PSH), dan Thomas Crown untuk pakaian sipil lengkap (PSL).
Pemilihan empat merk tersebut berasal dari spesifikasi yang diserahkan oleh pejabat pembuat komitmen (PPK) ke Pokja ULP. PPK menentukan spesifikasi tersebut usai melakukan tes laboratorium.
Setelah melakukan tes, katanya, PPK menyerahkan hasilnya ke Pokja ULP. Dan, pihaknya hanya mengevaluasi hasil lab tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan keingininan PPK.
“Hasilnya itu ada untuk kita evaluasi hasil lab sesuai atau tidak sesuai dengan yang diinginkan (PPK),” paparnya.
Sementara itu, melihat polemik yang berkembang di masyarakat, Ketua DPRD Kota Tangerang, Gatot Wibowo akan melakukan rapat dengan anggota dewan untuk mencari solusi.
“Kita akan rapat dengan teman-teman dewan lainnya. Hasil dari rapat merupakan hal yang terbaik,” jelasnya, Senin, 9 Agustus 2021.
Diketahui, Sekretaris DPRD Kota Tangerang, Agus Sugiono mengatakan, pakaian tersebut diperuntukkan bagi 50 anggota anggota dewan. Dan, masing-masing anggota dewan mendapatkan 4 jenis pakaian baru yakni Pakaian Sipil Lengkap (PSL), Pakaian Sipil Resmi (PSR), Pakaian Sipil Harian (PSH) masing-masing satu setel. Kemudian Pakaian Dinas Harian (PDH) dua setel.
“Untuk 50 anggota dewan itu mendapatkan 4 jenis pakaian, 5 setel per orang. Jadi total 250 setel. PSL kan lengkap dengan dari dan jas, PSR itu yang ada peci-nya,” ujarnya, 4 Agustus 2021.
Dari 250 setel pakaian itu bila dijumlahkan, maka masing-masing pakaian dihargai Rp 2,7 juta. Namun demikian, Agus tak mengetahui persis nominal per pakaian. Pasalnya, itu yang menilai pemenang lelang.
“Ini kan lelang, lelangnya gimana kan saya gak tau. Harga penawaran segitu di LPSE,” jelasnya.
Diketahui tender di LPSE Kota Tangerang yang dimulai pada 7 Juni 2021 ini sudah selesai. Pemenang tender sudah diketahui dan pembuatan pakaian tengah berproses.
“Kan proses dulu setelah dapat pemenang. Administrasi, penyelesaian, kontrak dan lain-lain,” katanya.
Untuk spesifikasi Pakaian yang dibuat menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tangerang ini, Agus juga belum tahu persis. Pasalnya pakaian masih dalam proses.
“Saya belum tahu karena ada standarnya (spesifikasi) SSH (Standart Satuan Harga) dari Walikota,” kata Agus.
Agus menjelaskan pengadaan pakaian DPRD dianggarkan setiap tahun. Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD.
“Ini dasarnya,” papar Agus.
Bila dibandingkan tahun lalu dengan sekarang, anggaran pengadaan pakaian DPRD Kota Tangerang bertambah menjadi dua kali lipat. Diketahui, pengadaan bahan pakaian DPRD Kota Tangerang tahun 2020 sebesar Rp 312,5 juta. Namun begitu, Agus mengaku belum melihat perbandingannya.
“Itu saya belum lihat perbandingan dengan tahun lalu,” katanya.
Sementara itu, Pengamat Politik dan Pemerintahan, Hasanudin Bije mengatakan, pakaian tersebut sudah menjadi hak bagi setiap anggota dewan. Pakaian tersebut setiap tahun pasti selalu dianggarkan.
“Jadi ada hak dan kewajiban anggota DPRD jadi pakaian itu salah satunya hak dewan dan setiap tahun sama seperti ASN,” kata Bije.
Anggaran Rp 675 Juta untuk pengadaan pakaian tersebut kata Bije tidak ada salahnya. Tinggal yang akan menjadi sorotan adalah kualitas pakaian tersebut.
“Tinggal dilihat kualitasnya. Ya sulitnya mengkritisi hak-hak mereka. Tinggal barangkali kalo mau disorot ya harga dan kualitas. Tapi penanggarannya setiap tahun pasti masuk dianggaran itu ,” katanya.
Kata Bije meskipun di tengah Pandemi Covid-19 anggaran itu dikucurkan bukan berarti menghilangkan hak anggota dewan mendapatkan pakaian. “Ya karena hak ya masuk prioritas mereka, hak mendapatkan itu. Tapi itu memang tiap tahun,” pungkasnya. (plp)
