Jokowi Minta Industri Katalis Anak Bangsa Dikembangkan
Beritatangerang.com- Bertema Integrasi, Riset dan Inovasi Indonesia, Presiden Joko Widodo meresmikan Rapat Koordinasi Nasional Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi (Rakornas Ristek-Brin) Tahun 2020 di Puspiptek, Kota Tangsel, Kamis (30/1/2020).
Dalam pidatonya, Jokowi meminta PT Pertamina (Persero) dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit agar mengucurkan dana riset lebih untuk pengembangan industri katalis berbasis minyak dari kelapa sawit.
“Pertamina saat ini butuh sekitar 50 katalis untuk mempercepat proses produksi. Namun, saat ini baru tiga katalis yang mampu diproduksi di dalam negeri. Padahal kita punya kemampuan untuk memproduksi katalis sendiri. Kita ingin bisa produksi dengan bahan produksi sendiri,” ujarnya.
Oleh sebab itu, temuan ahli Teknologi Reaksi Kimia dan Katalis dari Institut Teknologi Bandung (ITB) yang mengembangkan minyak kelapa sawit menjadi bahan bakar biohidrokarbon, harus dibeplpan dukungan penuh.
Subagjo, dengan risetnya sejak 1982 berhasil membuat resep dan memproduksi katalis minyak nabati di tengah banyaknya kebutuhan katalis yang sebagian besar didapat dari impor. Katalis minyak nabati merupakan zat yang mempercepat laju reaksi kimia pada suhu tertentu untuk mengubah limbah minyak kelapa sawit menjadi bahan bakar nabati.
Tim Subagjo memang bekerja sama dengan Pertamina dalam pengembangan riset ini dan mendapat bantuan sebesar Rp 8 Miliar berupa alat laboratorium. Namun, menurut Jokowi, angka itu sangat kecil dibandingkan dengan pemasukan Pertamina yang mencapai puluhan triliun lebih.
“Kalau dari Pertamina Rp 8 miliar itu kecil, bukan bantuan itu. Kalau dari dana sawit dapat Rp 46 miliar, itu juga kecil. Dana sawit kita mendekati Rp 30 triliun. Untuk apa disimpan saja? Saya sudah perintahkan menteri untuk perbanyak bantuan ke ITB untuk katalis ini,” bebernya.
Menurutnya, dengan membangun industri katalis nasional akan mengurangi impor katalis, defisit naraca perdagangan akan lebih baik dan akan menjamin harga sawit, mengurangi biaya logistik, meningkatkan petani sawit indonesia dan tidak bisa dimainin dengan negara lain. (plp)
